TANJAB BARAT, LAMPUKUNING.ID- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Bapperida, Rabu (11/11/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, menyelaraskan program, sekaligus mengevaluasi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam arahannya, Wabup Katamso menegaskan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran ataupun banyaknya bantuan yang disalurkan.
Menurutnya, ukuran utama adalah sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
Ia menyampaikan, meskipun tren angka kemiskinan di Tanjung Jabung Barat menunjukkan penurunan, seluruh perangkat daerah tidak boleh lengah. Setiap program harus dirancang secara terintegrasi agar saling melengkapi dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai program dan anggaran yang kita siapkan tidak tepat sasaran. Data harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh bantuan sesuai kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan,” tegas Katamso.
Wabup juga memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat berbagai program pemerintah. Ia meminta seluruh OPD menggunakan data yang sama agar tidak terjadi perbedaan informasi maupun tumpang tindih sasaran penerima bantuan.
Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian data antarinstansi, maka harus segera dilakukan verifikasi lapangan dan koordinasi bersama sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perangkat daerah memaparkan capaian program sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat memaparkan perkembangan indikator sosial ekonomi daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, persentase penduduk miskin turun dari 9,67 persen atau sekitar 33,88 ribu jiwa menjadi 9,03 persen atau sekitar 31,95 ribu jiwa. Angka kemiskinan ekstrem juga menurun dari 1,11 persen pada 2024 menjadi 0,66 persen pada 2025.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 3,20 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,12 persen pada Agustus 2025. Data tersebut menjadi salah satu indikator bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan mulai menunjukkan hasil positif, meski masih memerlukan penyempurnaan.
Pembahasan juga mencakup profil rumah tangga miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, hingga pemetaan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil. Seluruh indikator tersebut dijadikan dasar dalam menyusun intervensi yang lebih tepat sesuai karakteristik masyarakat.
Berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian turut dibahas, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, ketahanan pangan, bantuan rumah layak huni, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, koperasi, dan perluasan kesempatan kerja.
Koordinasi tersebut juga melibatkan Bulog dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pemutakhiran data masyarakat hingga tingkat desa.
Katamso kembali mengingatkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Karena itu, setiap program harus saling mendukung, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, hingga perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan.
“Setiap OPD harus mengetahui sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Jangan sampai tujuan, sasaran, dan hasil program tidak berjalan selaras. Kita harus melihat persoalan secara menyeluruh agar intervensi yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menjelang penutupan rapat, Staf Ahli Bupati Yan Heri, S.Pt., menyampaikan sejumlah langkah tindak lanjut. Seluruh OPD diminta menginventarisasi program yang memanfaatkan DTSEN dan melaporkannya kepada Bapperida sebagai bahan evaluasi bersama.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi untuk mengurangi perbedaan data antar-OPD, meningkatkan sosialisasi mekanisme pembaruan data penerima manfaat, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan. Apabila terdapat persoalan yang memerlukan penyelesaian di tingkat nasional, pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Katamso menginstruksikan agar koordinasi tidak berhenti pada forum rapat, tetapi dilanjutkan melalui pertemuan teknis antarperangkat daerah sehingga setiap persoalan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui penguatan koordinasi TKPKD ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran sehingga mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Yan Heri, S.Pt., Kepala Bapperida Feri Noprianto, S.E., Kepala BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para kepala OPD terkait, perwakilan Bulog, APDESI, serta sejumlah instansi dan undangan lainnya. (LK10)
