LAMPUKUNING.ID, TEBO – Partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) baik dari segi monitoring maupun evaluasi agar terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi serta tercapainya komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan utama terkait pelaksaaan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo mengadakan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap I di Kabupaten Tebo, pada Rabu, (25/03).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Muara Bungo, Henny Nursanti menggaris bawahi bahasan tentang komitmen bersama untuk mendorong percepatan Cakupan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dalam keikutsertaan penduduk Kabupaten Tebo dalam Penyelenggaraan Program JKN-KIS.
“Untuk perbandingan jumlah Peserta PBI JK per Kabupaten/Kota itu, jumlah peserta Kabupaten Tebo lah yang paling sedikit yaitu 77.982 Jiwa, berdasarkan data jumlah Peserta PBI JK sampai dengan Bulan Februari 2021. Selanjutnya, masih terdapat Badan Usaha potensial yang belum terdaftar dalam Program JKN-KIS dimana BU tersebut sudah didatangi oleh Relation Officer (RO) untuk melakukan pendaftaran.” Kata Henny.
Bupati Kabupaten Tebo, Sukandar berkomitmen bahwa akan menindaklanjuti badan-badan usaha yang belum terdaftar dalam kepesertaan Program JKN-KIS serta validitas data NIK untuk penduduk Kabupaten Tebo terhadap data Peserta Program JKN-KIS.
“Terkait Badan Usaha yang potensial belum terdaftar dalam Program JKN-KIS tersebut, Pemda akan menindaklanjuti melalaui Surat Edaran Bupati. Selanjutnya, untuk NIK yang tidak valid, dari Dinas Dukcapil akan turun langsung untuk menjangkau peserta dengan jadwal turun ke kecamatan-kecamatan,” kata Sukandar.
Diakhir pertemuan, Henny Nursanti mengatakan harapannya terhadap dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam keberlangsungan Program JKN-KIS agar mempercepat tercapainya Universal Helath Covarage (UHC) bersama-sama mapping penduduk yang belum terdaftar dalam Program JKN-KIS dengan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita harapkan dapat meringankan Pemerintah Kabupaten Tebo serta untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat yang tidak mampu melalui Data DTKS yang akan ditanggung oleh pusat,” tutup Hen (*)