LAMPUKUNING.ID,TANJAB BARAT– Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyambut kunjungan kerja Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur Jambi, Al Haris, di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, Rabu (06/05).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap penguatan sektor kesehatan di daerah.
Menurutnya, kehadiran Menteri Kesehatan menjadi momentum strategis untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik melalui pengembangan layanan di rumah sakit umum daerah maupun peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Ia juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan infrastruktur, pemenuhan peralatan medis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Sejalan dengan program nasional, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat turut berkomitmen mendukung implementasi berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan, termasuk program internship dokter. Program ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga medis sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam rangkaian kunjungan, Menteri Kesehatan dan Gubernur Jambi juga berdialog langsung dengan tenaga kesehatan, termasuk dokter internship yang bertugas di wilayah tersebut. Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui media sosial, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.
Selain itu, rombongan turut menggelar pertemuan lanjutan bersama jajaran tenaga kesehatan RSUD KH Daud Arif, yang dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat.
Kunjungan ini turut dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (LK10)
