Bupati Bungo Mashuri Hadiri Rapat Forkopimda se-Provinsi Jambi

LAMPUKUNING.ID, SUNGAI PENUH – Bupati Bungo H. Mashuri SP.ME, Rabu (13/07/2022) hadiri rapat Forkopimda se-Provinsi Jambi bersama Gubernur Jambi dan Bupati 11 Kabupaten kota bertempat di Kota Sungai Penuh.

Dalam acara tersebut Bupati Mashuri melaporkan tentang pembangunan, ekonomi, dan pemerintahan umum di Kabupaten Bungo.

Bacaan Lainnya

Bidang Pembangunan, Bupati menyampaikan saat ini pemerintah Kabupaten Bungo masih dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, dampak dari situasi ini ialah rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur yang menuju Bandar Udara Muara Bungo sebagai objek vital daerah. “Dengan adanya permasalahan tersebut Pemda Bungo senantiasa mengupayakan pendanaan melalui APBN dan APBD provinsi Jambi,” ujarnya.

Di Bidang Ekonomi, bupati menerangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juni 2022 angka inflasi di kabupaten Bungo mencapai angka 1,43% atau tertinggi nomor 5 kota se-Sumatera. Inflasi ini dipicu oleh mahalnya beberapa harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, bawang merah,cabai rawit, dan telur ayam ras, serta diperparah oleh anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Selain itu juga persoalan ekonomi diwarnai oleh kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar dan pertalite.

Bupati mengatakan terhadap permasalahan tersebut, Pemkab Bungo telah melakukan beberapa upaya diantaranya mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan TPID dan satgas pangan, melakukan penjajakan kerjasama antar daerah (KAD) dengan beberapa daerah penghasil komoditi atau sembilan bahan pokok seperti dengan Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu), Kabupaten Solok (Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin.

“Melakukan operasi pasar sembako, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang Slsembako dan SPBU,” ungkapnya.

Sementara untuk Bidang Pemerintahan umum, Bungo pada 15 Juni 2022 yang lalu menggelar pemilihan Rio (pilrio) serentak 42 desa dalam 15 kecamatan.

“sampai saat ini kami belum menemukan potensi permasalahan yang serius dari pelaksanaan Pilkades (Pilrio) tersebut. Kondisi ini tercipta berkat kerjasama yang baik dengan Forkopimda Kabupaten Bungo, khususnya dengan Kepolisian Resort (Polres) Bungo dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0416-Bungo Tebo,” ungkap suami Hj Verawaty.

Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bungo telah berkomunikasi dan berkoordinasi intensif dengan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu)

Kabupaten Bungo, termasuk telah menganggarkan pendanaan tahapan penyelenggaraan beberapa agenda demokrasi di atas ke dalam APBD. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *