Bupati M.Fadhil Arief Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Batanghari Agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA PPAS RAPBD T.A 2023

BATANGHARI,LAMPUKUNING.ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka penandatanganan pakta integritas penyusunan dan pengesahan APBD T.A 2024 Bebas dari korupsi dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS RAPBD T.A 2023 Kabupaten Batanghari,Senin(14/08/2023).

Bacaan Lainnya

Hadir dalam ruang rapat Paripurna diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin,S.E dan didampingi oleh Wakil ketua DPRD M.Jakfar serta dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari M.Fadhil Arief,S.E,Wakil Bupati Batanghari H.Bachtiar,S P serta para tamu undangan hadir juga Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto,S.I.K,Kajari Batanghari M.Zubair,S.H.,M.H,Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian,Para perangkat OPD juga serta perangkat Kades dan BPD se Kabupaten Batanghari.

Bupati Batanghari M.Fadhil Arif,S.E setelah penandatanganan kesepakatan berkesempatan memberi kata sambutan,” mudah-mudahan penyusunan RAPBD tetap mengacu pada RPJMD yang tepat kita sepakati bersama,sesuai peraturan daerah Kabupaten Batanghari Nomor 02 Tahun 2021,” ujar Fadhil.

“Karena itu sudah menjadi janji kita kepada masyarakat Batanghari,”sambungnya.

Juga dalam kesempatannya Bupati Batanghari menambahkan,” itu yang harus kita anggarkan dan wujudkan di Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini,kalau tidak kita yang membangun Kabupaten Batanghari tidak mungkin orang lain,tentunya nanti akan ada pandangan-pandangan yang berbeda tapi dengan rasa semangat kesatuan dan rasa cinta ke Kabupaten Batanghari pasti nanti tentunya dapat kita sinkronkan,” harap Bupati Fadhil.

Ditambahkannya,” bila rekan-rekan DPRD optimis PAD Batanghari bisa kita tingkatkan yang tentunya pasti ada yang keberatan,ya,begitulah resikonya,ujarnya.

Bupati Fadhil Arif juga menegaskan dalam sambutanya,”saya pastikan tidak ada pencairan APBD yang terhambat sampai di pencairan APBD Tahun 2024,bila ada desa yang masih terhambat pasti kesalahan dari desa itu sendiri dan itulah tugas BPD untuk mengawasi,dan tidak ada pembayaran PTT lebih dari minggu pertama dibilang berikutnya,”tegas Fadhil.(LK06)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *