LAMPUKUNING.ID,MUARA BUNGO– DPRD Bungo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan Pemkab dalam rapat paripurna yang digelar Senin (17/11/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Bungo ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bungo, Muhamad Adani, S.H., M.Kn, didampingi Wakil Ketua I H. Pardinan, S.M., dan Wakil Ketua II Darwandi, S.H.
Dalam rapat tersebut Pemkab Bungo bersama DPRD menyetujui rancangan KUA dan PPAS APBD 2026. Penandatanganan resmi antara pihak legislatif dan eksekutif menjadi tanda dimulainya tahapan lanjutan dalam proses penganggaran daerah.
Ketua DPRD Bungo Muhamad Adani membuka rapat dan menjelaskan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan hasil pembahasan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan dilakukan untuk memastikan penyesuaian anggaran dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam menyesuaikan berbagai program pembangunan dengan kondisi riil serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Bungo.
“Kita bersama Pemkab Bungo telah menyepakati rancangan KUA-PPAS APBD 2026. Kita berupaya menampung aspirasi masyarakat, dan pembangunan ini nantinya akan kita sesuaikan dengan program prioritas bupati sesuai visi Bungo Baru,” ujar Adani.
Sebelumnya Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa rapat paripurna tersebut turut menyampaikan angka awal pendapatan dan pengeluaran Pemkab Bungo, yakni sebesar Rp1,356 triliun lebih. Angka ini selanjutnya akan dibahas bersama Tim Banggar DPRD Bungo dan Tim TAPD.
Wabup Tri Wahyu Hidayat juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bungo atas sinergi dan kerja sama dalam membangun Kabupaten Bungo ke arah yang lebih baik.
Usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, DPRD Bungo melanjutkan agenda rapat paripurna dengan penyampaian nota pengantar DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Tahun 2025. (red)
