LAMPUKUNING.ID,KOTA JAMBI- Sekretaris Komisi III DPRD Kota Jambi, Joni Ismed mengatakan jika hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukannya terhadap pembangunan infrastruktur tahun 2021 ini tidak ada masalah.
“Semua berjalan bagus dan tidak ada masalah. Kalau ada kekurangan sedikit itu wajar-wajar saja.
Tapi yang harus menjadi perhatian kedepan adalah, Pemerintah Kota Jambi harus memiliki Grand Design Pembangunan Daerah.
Ini guna mengantisipasi ledakan penduduk ditahun-tahun mendatang,” katanya.
Politi Partai Golkar itu melihat pentingnya pembangunan berbasis kependudukan tersebut, dan sudah saatnya pemerintah (pusat) dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki Grand Design Pembangunan Daerah (GDPD).
Dalam pembentukannya, perlu melibatkan pakar-pakar Perencanaan Wilayah.
“Misalnya Kota Jambi tahun 2045 itu model pembangunannya seperti apa, dalam mengantisipasi banjir dan juga ledakan penduduk.
Ini harus kita pikirkan, jadi pembangunan itu lebih terarah. GDPD ini merupakan bagian integral dari jenis rancangan dan perencanaan yang telah ada selama ini
semacam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra),
karena tujuan disusunnya GDPD yakni sebagai semacam “pedoman atau acuan” pembangunan agar pembangunan di suatu daerah yang dilaksanakan punya arah yang jelas,” katanya.
Joni menambahkan, ke depan Pemkot Jambi sangat perlu membuat Grand Design penanganan banjir 20 tahun yang akan datang.
“Caranya adalah dengan melebarkan dan melakukan pendalaman sungai-sungai yang ada. Tapi itu adalah persoalan tekhnis. Bisa kerjasama dengan stakeholder terkait dan juga masyarakat,” katanya.
Sebab kata Joni, jika semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah ruang terbuka (pohon) juga akan berkurang.
“Jadi peluang terjadinya banjir atau genangan itu cukup besar, sehingga memang perlu luasan penampang sungai sekitar 4-5 meter, jangan lagi 2-3 meter. Itu tidak akan mampu menampung debit air,” jelasnya.
Selanjutnya adalah membuat jalan-jalan baru untuk perluasan pemukiman penduduk.
Hal ini supaya kawasan-kawasan yang saat ini masih kosong bisa dimanfaatkan untuk pemukiman dan juga jalur alternatif. Sehingga hal itu bisa memudahkan dan menghemat waktu tempuh, biaya tempuh dan juga jarak tempuh.
“Biasanya hanya jalan-jalan rutin saja yang diprioritaskan.
Tapi ke depan pola itu harus bisa diubah, untuk mengembangkan suatu kawasan baru, maka infrastruktur dasar itu harus dipenuhi seperti akses jalan. Ini suatu terobosan.
Jangan hanya menunggu pengembang dulu yang membangun,” katanya.
Selain membangun jalan baru, kondisi jalan lingkungan yang ada juga perlu diperhatikan.
“Misalnya akses jalan menuju masjid, sekolah, rumah ibadah, puskesmas, dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan,” katanya.
Jika infrastruktur dasar tersebut telah terpenuhi, maka pengembang akan berlomba-lomba untuk membangun kawasan baru, misalnya perumahan (pemukiman). Sehingga tidak terpusat pada satu titik saja. (LK07)