LAMPUKUNING.ID,JAMBI– Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKominfo) terus melakukan sosialisasi program Analog Switch Off (ASO) atau migrasi dari siaran televisi (TV) analog ke TV Digital. Acara itu dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, dihadiri Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, para bupati/wali Kota se Provinsi Jambi, para kepala dinas Kominfo, dan undangan lainnya.
Kegiatan sosialisasi ini bekerjasama dengan Komisi I DPR RI sekaligus seremoni penyerahan bantuan bantuan Set Top Box (STB), di Hotel BW Luxury, Senin (27/6).
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik KemKominfo, Usman Kansong mengatakan masyarakat harus bersiap memasuki era baru dengan hadirnya ekosistem teknologi digital.
“Kepada masyarakat pada umumnya kami mengimbau dan mengajak agar bersama-sama kita mulai hari ini untuk bersiap diri berpindah dari siaran TV analog ke siaran TV digital,” ujarnya.
Kata Usman, dengan ASO, terbuka juga peluang channel dan program (siaran TV) baru sehingga tontonan lebih beragam, sehingga berpotensi menumbuhkan sekitar lapangan pekerjaan baru. Menurutnya siaran analog menggunakan satu frekuensi untuk setiap stasiun TV, sedangkan dalam penyiaran digital, satu frekuensi penyedia siaran atau multiplexing (Mux) bisa digunakan oleh enam hingga 12 stasiun televisi secara bersama-sama.
Efisiensi frekuensi atau digital dividen tersebut diperkirakan mencapai 112 MHz, yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas layanan internet dan 5G, peringatan dini bencana, ekonomi digital, pendidikan, serta kesehatan.
“Di sinilah peluang kawan-kawan milenial untuk ikut serta berkontribusi dalam penyiaran digital dengan melakukan atau menjadi content creator (pembuat konten),” katanya.
Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan ASO juga bermanfaat untuk pemerataan siaran TV berkualitas di seluruh daerah. Menurutnya, siaran lebih stabil dan tahan terhadap berbagai gangguan cuaca, sehingga gambar lebih bersih dan suara lebih jernih.
“Kami juga akan membagikan 6,7 juta STB gratis sesuai dengan data Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Kemensos. Dimana 5,7 juta STB disediakan oleh lembaga penyiaran publik (LPP) dan lembaga penyiaran swasta (LPS) dan 1 juta STB disediakan oleh Kominfo,” katanya.
Kemudian, bagi masyarakat kelas menengah ke atas yang tidak menerima bantuan STB, ia berharap bisa membeli STB di toko elektronik dengan harga kisaran Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. Bahkan, bisa beralih ke Smart TV.
“Migrasi ini adalah keniscayaan. Kita di ASEAN saja sudah ketinggalan, apalagi dunia,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah bisa membantu kelancaran distribusi STB, serta memastikan warga yang menerima bantuan STB itu sesuai dengan DTKS Kemensos. “Termasuk menberikan informasi kepada masyarakat yang masih awam,” tambahnya.
Secara keseluruhan distribusi STB untuk Provinsi Jambi hampir 40 ribu rumah tangga. “Seluruhnya disediakan oleh LPS dan LPP (Indosiar, Trans TV dan TVRI). Kominfo tentu saja bisa membantu,” jelasnya.
Usman mengatakan, Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Batanghari menjadi sasaran pertama ASO. Kemudian tahap II Tanjab Barat, Tanjab Timur, Bungo, Tebo dan Merangin. Kemudian tahap III, Kerinci dan Sungai Penuh. “Tahap kedua berakhir di bulan Agustus atau selambat-lambatnya 2 November,” katanya.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI, Hasbi Ansori mengatakan ASO merupakan bagian dari program transformasi digital yang dijalankan pemerintah. Pengawasan program itu dilakukan DPR.
Ia berharao dengan adanya migrasi siaran ini, potensi kehadiran konten lokal akan lebih banyak, sehingga membuka peluang sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan atau membuka lapangan pekerjaan baru setelah diberlakukannya ASO.
“Program ini berada di Kominfo namun pendataan berada di Kemensos,” katanya.
Hasbi mengatakan dengan peralihan siaran TV analog ke TV digital ini menguntungkan masyarakat, karena masyarakat dapat menangkap siaran yang lebih jernih dan kualitas gambar yang lebih baik. “Kemudian pikihan frekuensi menjadi lebih banyak dan dapat dinikmati secara gratis,” katanya.
Sementara Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan yang perlu menjadi perhatian adalah wilayah-wilayah daerah terpencil yang masih kurang sosialisasi mengenai migrasi siaran TV analog ke TV digital.
“Kalau mengacu pada data DTKS ada 311 ribu warga miskin, kalau mengacu pada PKH 105 ribu warga miskin. Artinya kalau hanya sekitar 40 ribu, maka masih banyak yang belum dapat bantuan,” katanya.
Haris meminta percepatan distribusi tahap kedua untuk Provinsi Jambi terutama pada daerah-daerah terpencil. “Jadi jangan hanya TVRI saja yang bisa dijangkau hingga pelosok, tapi frekuensi lain juga bisa dinjangkau. Sehingga ini bisa menjadi wadah edukasi dan meningkatkan SDM di Jambi,” katanya.(LK07)