LAMPUKUNING.ID,KOTA JAMBI– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan kepada pemerintah Kota Jambi untuk menagih piutang pajak kepada pelaku usaha. Berdasarkan catatan KPK RI, tunggakan pajak itu, setidaknya melibatkan 28 pelaku usaha.
Bahkan 28 wajib pajak itu bisa saja masuk daftar merah untuk ditagih kewajibannya membayar pajak.
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah I, Maruli Tua Manurung saat dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, terkait tunggakan pajak pelaku usaha di daerah sebetulnya sudah jelas tata caranya.
“Lagi-lagi di Kota Jambi. Kami juga bergerak ke beberapa tempat wajib pajak yang menunggak,” kata Maruli.
Dalam Perda sebut Maruli, itu sudah jelas, bahwa piutang pajak adalah hak daerah.
“Kalau menunggak, itu ada prosedurnya. Kepala BPPRD yang harusnya memberi tahu. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari upaya bersurat sampai upaya paksa supaya wajib pajak itu melunasi piutang pajaknya,” jelas Maruli.
Bahkan sebut Maruli, paling ultimum dirinya juga bisa mengajukan gugatan pailit jika memang tidak ada lagi jalan keluar terkait tunggakan wajib pajak itu.
“Saya bisa juga mengajukan gugatan pailit kalau memang tidak ada lagi jalan keluarnya,” ujarnya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Nella Ervina. Ia menyebutkan ada sekitar 28 wajib pajak potensial, yang kini daftarnya sudah disetujui KPK untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Negri Jambi.
“Diterbitkan surat kuasa penagihan. Nantinya akan dibantu pihak kejaksaan untuk melakukan penagihan. Angkanya (tunggakan pajak) besar,” kata Nella.
Kata dia, ada beberapa pelaku usaha yang sudah membuat komitmen untuk segera membayar tunggakan pajak tersebut.
“Ada skema angsuran yang mereka ajukan juga sudah kita setujui. Ada juga penunggak pajak yang sudah didatangi KPK RI. Tapi memang hingga saat ini kita masih menunggu realisasinya,” jelas Nella.
Nella mengatakan, timnya akan kembali turun ke para pelaku usaha penunggak pajak tersebut untuk melakukan penagihan.
“Akan terus kita tagih,” katanya.
(LK07)