Bawaslu: Idealnya Anggaran Pilkada 2024 Dibiayai APBN, Jika APBD Petahana Diuntungkan


LAMPUKUNING.ID- Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan beberapa tanggapan untuk menghadapi di Pilkada Serentak 2024.

Ia menyorot terkait rekomendasi fleksibitas anggaran. Yang mana, pilkada idealnya menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab, lanjut Abhan, jika tetap disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka berdampak muatan politis yang kental.

“Jadi bisa saja bagi incumbent yang mencalonkan diri kembali, penyelenggara akan bisa dengan mudah dicukupi anggarannya. Tetapi bagi incumbent (petahana) yang sudah dua periode tidak nyalon lagi bisa terhambat ini kan berdampak pada pengelolaan keuangan,” ungkapnya, Jumat (24/9).

Maka dari itu, Abhan melihat akan lebih efektif anggaran pilkada bisa ditarik ke APBN, agar meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi.

Ia melanjutkan, rekomendasi yang paling menarik perhatian adalah kerangka hukum amanat UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang membahas tentang peradilan pemilu.

Secara eksplisit, kata Abhan, disebutkan peradilan pemilu harus dibentuk sebelum Pemilu 2024.

“Ini sudah posisi 2021, tetapi kita bisa melihat bagaimana respon pemerintah membentuk hal ini karena ini akan berdampak pada legitimasi misalnya terkait sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK),” tandasnya. (khf/fin)

Sumber :palpos.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *