LAMPUKUNING.ID, BATANGHARI – Bupati Batanghari, Ir. H. Syahirsah, SY kembali melantik pejabat Rabu (8/1). Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan diruang pola besar kantor Bupati Batanghari.
Pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 29 pejabat Administrator (Eselon III) dan 88 pejabat Pengawas (Eselon IV) denga total 131 pejabat.
Beberapa pejabat Eselon II yang dilantik diantaranya, Drs Ardani Z Putra MM sebagai Kepala Dinas Pemuda Olaraga dan Pariwisata (Disporapar). Dirinya harus dilantik lagi karena ada perubahan nomenklatur di OPD tersebut.
Kemudian ada nama Drs Henry Jumiral MM, menduduki jabatan baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batanghari. Drs Iskandar S Pd sebagai Asisten Admitrasi Umum Setda Batanghari.
Selanjutnya M Ali SE dengan jabatan baru sebagai Seketaris Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat pada Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari.
Mula P Rambe S sos MH, yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Muhammad Saleh SH sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP).
Berikutnya Agung Wihadi S Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK). H Verry Ardiansyah S Sos, yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Tesar Arlin SE sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (BPKBP3A) Kabupaten Batanghari.
Zulfadli S Pd sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Daerah (DPKD). Drs M Arif Budiman MH sebagai Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Mara Muliya Pane SP sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH). Ir Kusumo Adwiliono yang dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP).
Terakhir pejabat Eselon II yang dilantik Daud S Pd sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batanghari.
Bupati Batanghari Syahirsah mengatakan pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan hanya untuk mendefinitifkan beberapa pejabat yang sebelumnya Plt.
“Kebanyakan pejabat yang dilantik ini karena ada perubahan nomenklatur, salah satunya seperti yang terjadi di Dinas dispora yang saat ini telah berubah menjadi Disporapar,” tukasnya. (gus)