LAMPUKUNING.ID,KOTA JAMBI– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi meminta Pemerintah Kota Jambi serius dalam menata tata niaga gas LPG 3 Kg. Sebab dilapangan masih banyak ditemui permasalahan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, Senin (31/10).
Kata Abshor, pihaknya sudah memerintahkan Komisi II DPRD Kota Jambi untuk menggelar jajak pendapat dengan instansi terkait, guna membahas distribusi gas 3 Kg. “Jangan sampai ada yang jual di atas HET,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan, jadwal pemanggilan instansi terkait diperkirakan pada Rabu (2/11). “Kita akan panggil Pertamina, Hiswana Migas, Disperindag, Bagian Ekonomi untuk duduk bersama. Kita akan bahas distribusi gas 3 Kg secara merata,” katanya.
Junedi mengatakan, oihaknya menyoroti adanya pangkalan yang menjual ke pedagang eceran. Sementara di Kota Jambi saat ini sudah ada kartu kendali (kartu pelanggan,red).
“Kita minta ditertibkan. Kita juga akan bahas city gas ini sudah sejauh mana programnya. Daerah-daerah yang sudah ada city gas ini, pangkalannya kita minta untuk dipindah. Karena pasti warganya sudah tidak pakai gas 3 Kg lagi,” katanya.
Sementara terkait dengan kelebihan kuota gas subsidi di Kota Jambi, Junedi menyebut, harus ada pendataan ulang dari Disperindag Kota Jambi tentang penerbitan Kartu Pelanggan. “Sebenarnya distribusinya saja yang tidak merata. Padahal di daerah-daerah seperti Lingkar Selatan itu masih kurang. Jangan sampai kelebihan kuota ini dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi barang subsidi ini harus tepat sasaran dan dikelola dengan benar,” katanya.
Sebelumnya berdasarkan keterangan Kepala Disperindag Kota Jambi, Yon Heri menyebutkan, Jumlah kartu pelanggan gas 3 Kg di Kota Jambi saat ini mencapai 82.000 ribu, dengan estimasi kebutuhan gas 3 Kg mencapai 334.000 tabung.
Sementara jumlah gas yang beredar itu 440.000 tabung. Artinya memang ada sisa 106.000 tabung.(LK07)