JAKARTA, LAMPUKUNING.ID – Presiden Jokowi masih memiliki magnet atau kekuatan. Apalagi bagi orang-orang yang ingin maju bursa Pilpres 2024. Dimana, restu sang presiden dinilai masih sangat mempan untuk menggaet pemilih.
Sebab, saat pertarungan pilpres, masyarakat yang akan menentukan siapa calon pilihannya. Namun, Presiden Jokowi dinilai memiliki peran penting menentukan siapa pemenang pertarungan pilpres.
”Menariknya, Jokowi memberikan kesempatan para menterinya untuk bekerja meningkatkan popularitas mereka menuju jalan panjang 2024,” ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, Sabtu 16 April 2022.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini meyakin, Jokowi dalam posisi tidak berpihak, dan mendukung semua kandidat. Termasuk Anies Baswedan atau pun AHY.
”Tak mungkin berpihak pada siapapun. Karena yang penting siapapun yang maju Pilpres nantinya all Jokowi’s man. Tapi, the end of tne day-nya Jokowi pasti akan realistis dukung calon yang kemungkinan besar menang. Entah dari kalangan menteri, kepala daerah, atau yang lainnya,” papar Adi.
Poin lainnya, Adi menilai Jokowi akan melihat hasil survei. Posisi saat ini, basis pemilih PDI Perjuangan dan pemilih Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo.
”Itu normal karena Ganjar dinilai punya karakteristik yang sama dengan Jokowi. Terutama soal sikapnya yang merakyat dan sering blusukan. Ganjar atau Puan tentunya masuk kategori opsi Jokowi dalam memilih capres nantinya,” tutur Adi.
Jokowi kemungkinan besar akan menentukan sikap. ”Tapi di last minutes,” ujar Adi.
Untuk saat ini Jokowi akan membiarkan semua orang di sekitarnya bekerja maksimal. Meningkatkan popularitas dan elektabilis.
”Di ujung perjalanan Jokowi pasti akan mendukung yang realistis menang,” terang Adi Prayitno.
Di luar konteks siapa yang akan dipilih Jokowi dan sikapnya saat ini, Kabar terakhir ada 4 menteri yang sudah minta restu ke Presiden RI ke-7 itu.
Mereka yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Bayangkan, sudah 4 menteri yang tertarik. Ini di luar Anies Baswedan yang juga terus bergerilya dengan para buzzernya yang bersileweran di media sosial, atau Agus Harimurti Yudhoyono “Pemilik” Partai Demokrat yang belakangan doyan blusukan.
Nah, soal rebutan restu Jokowi ini, ternyata ada politikus senior dari PDI Perjuangan yang membuka adanya 4 menteri itu sudah sowan dan menyatakan keinginannya.
Ini dibeberkan politisi senior PDIP, Panda Nababan. Panda mengungkapkan, ada 4 menteri Jokowi itu yang siap bertarung di Pilpres 2024.
“Dia bilang, kalau ada izin Bapak, itu kata Prabowo,” kata Panda, menirukan apa yang disampaikan Prabowo ke Jokowi.
Lalu apa sikap Jokowi? Panda hanya menegaskan, bahwa Pemilu 2024 memang tidak akan bergeser waktunya. Persis seperti yang dimumkan Presiden yakni 14 Februari 2024.
Pernyataan Panda ini pun sontak menjadi perbincangan tapi hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari keempat menteri tersebut.
Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo? atau Puan Maharani yang baleho atau spanduknya bertebaran senatero jagad Nusantara?
Apalagi kedua sosok ini merupakan rekan satu partai dengan Jokowi. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi langsung dari para menteri yang disebut itu. Minimal memberikan tanggapan terkait cerita Panda Nababan.
Sementara itu Menko Polhukam, Mahfud MD sependapat. Kata dia, hasrat para menteri yang kepingin maju di Pilpres mendatang bukanlah perkara haram.
Mereka juga tidak harus mundur dari posisi menteri. ”Tidak ada larangan bagi menteri untuk menyatakan mau nyapres. Mereka tak harus mundur dari jabatannya. Itu boleh saja menurut hukum dan konstitusi,” kata Mahfud, kemarin.
Dengan catatan, para menteri tersebut tetap melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Menurutnya, menteri maju sebagai calon presiden adalah hal yang lumrah terjadi di berbagai belahan dunia.
”Dimana-mana, di dunia ini, kabinet menjadi salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan negara. Sumber rekrutmen lainnya adalah parpol, lembaga-lembaga negara, dan civil society organization,” tandas eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu. (disway.id)
Sumber : palpos.sumeks.co
