Bisnis

Mulai 17 Oktober 2019, Semua Produk Wajib Bersertifikasi Halal

JAKARTA-Kementerian Agama menandatangani nota kesepahaman terkait penyelenggaraan layanan sertifikasi halal dengan 10 kementerian/lembaga. Kerja sama itu dalam rangka menyambut pemberlakuan sertifikat halal yang mulai efektif berlaku Kamis, 17 Oktober.

Penandatanganan tersebut dilakukan di auditorium Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat.

“Puji syukur ke hadirat Allah. Mari senantiasa kita panjatkan karena atas limpahan rahmat karunia acara penandatanganan nota kesepahaman Kemenag dengan Kemenkes, Kementan, Kemlu Kemristek Dikti, Kemenkeu, Kemenkominfo, Polri, BPOM, Badan Standardisasi Nasional, dan MUI tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikasi halal yang dimulai 17 Oktober,” kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (16/10).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menristekdikti M Nasir, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkominfo Rudiantara, dan Wamenlu AM Fachir.

Dalam sambutannya, Lukman mengatakan penerbitan sertifikasi halal nantinya dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meski demikian, sertifikasi halal bagi setiap produk itu diberlakukan bertahap hingga 5 tahun mendatang atau 17 Oktober 2024.

Sertifikasi halal terlebih dahulu menyasar produk makanan dan minuman.

“Kewajiban produk sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Akan dilakukan dimulai dari produk makanan, minuman. Tahap selanjutnya selain makanan dan minuman. (Berdasarkan) Permenag Nomor 26 tahun 2019, penyelenggara jaminan produk halal, penahapan sertifikasi halal dimulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” jelasnya.

Selain makanan dan minuman, produk-produk yang wajib disertifikasi halal hingga 5 tahun ke depan mencakup industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), hingga restoran/katering/dapur.

Kepala BPJPH Kementerian Agama, Sukoso, sebelumnya mengatakan pemerintah akan membina agar setiap produk bisa tersertifikasi halal hingga 2024.

“Ini pesan dari Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, tanggal 17 Oktober (2019) awal proses sertifikasi, selama lima tahun nanti dibina,” ujar Sukoso, Selasa (8/10).

Sukoso mengatakan saat ini Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai beleid yang mengatur teknis pelaksanaan wajib sertifikasi halal saat ini masih dalam tahap harmonisasi. Meski demikian ia memastikan hal itu tidak akan menjadi hambatan bagi proses sertifikasi halal yang dimulai 17 Oktober 2019.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 Lampukuning.id | PT Raja Media Siginjai

To Top