LAMPUKUNING.ID,KOTA JAMBI – Wali Kota Jambi DR.H.Syarif Fasha,ME mengeluarkan instruksi kepada jajarannya di Dinas Kesehatan untuk menurunkan Tim Medis guna melakukan pemeriksaan kesehatan semua petugas penyelenggara pemungutan suara, tidak hanyak KPPS termasuk pengawas, pemantau dan petugas keamanan yang harus bekerja lewat dari waktu kewajaran.
“Mulai tanggal 23 lalu, saya keluarkan instruksi agar Dinas Kesehatan segera menurunkan tim medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada petugas KPPS, pengawas, pemantau serta semua yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk petugas keamanan yang juga bertugas maksimal. Mereka ini pahlawan demokrasi kita, mereka kelelahan, karena sudah bekerja melewati waktu kewajaran, setidaknya itulah bentuk perhatian kami kepada mereka,” ujar Fasha, Rabu (24/5/19) usai menjenguk salah seorang petugas KPPS yang dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Jambi.
Fasha menambahkan, semua proses pemeriksaan tersebut gratis alias tidak dikenakan biaya.
“Untuk pengobatan petugas pemilu sepenuhnya dibantu oleh Pemerintah Kota Jambi,” tambahnya.
Fasha mengingatkan, karena sudah banyaknya jatuh korban termasuk meninggal dunia dan telah menjadi isu nasional, ia menegaskan agar Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi turun langsung dan melaporkan perkembangan tersebut kepada dirinya.
“Ini sudah menjadi duka nasional, kita berharap tidak ada lagi korban termasuk meninggal dunia. Saya minta Kepala Dinas melaporkan perkembangannya kepada saya,” tegas Fasha.
Sampai berita ini diturunkan, terlihat tim dari Dinas Kesehatan Kota Jambi menurunkan petugas kesehatannya kebeberapa tempat penghitungan (rekapitulasi) suara, termasuk kediaman petugas KPPS di Kota Jambi guna melakukan pemeriksaan kesehatan. Data sementara di Kota Jambi terdapat 2 korban dari KPPS, 1 dirawat di ruma sakit karena kelelahan, dan 1 lagi meninggal dunia.
Fasha berharap banyaknya kejadikan petugas KPPS yang sakit bahkan meninggal dunia itu menjadi evaluasi penyelenggaraan pemilu kedepan.
“Ini pelajaran bagi kita semua, pemerintah pusat, KPU untuk menjadikan tolak ukur pemilu dan pilpres. Secara aturan kita siap, tapi secara fisik petugas kita tidak siap,” pungkasnya. (*)