LAMPUKUNING.ID,KOTA JAMBI- Permasalahan sampah merupakan isu penting, khususnya di daerah perkotaan dan selalu menjadi permasalahan yang dihadapi setiap saat. Tentu saja ini juga dipengaruhi semakin bertambahnya penduduk dan tingkat konsumtif sehingga turut menambah jumlah sampah yang dihasilkan.
Untuk mengatasi itu pula, Kota Jambi menjadi salah satu dari tiga kota lainnya di Indonesia, yang mendapatkan bantuan pemerintah Jerman melalui German Federal Government (KfW) atau Bank Pembangunan Jerman senilai 14,2 juta Euro, atau setara Rp250 miliar untuk membangun Emission Reduction in Cities (EriC) Programme Solid Waste Mangement dengan sistem Sanitary Landfill di kawasan TPA Talang Gulo.
TPA itu sendiri sudah selesai pembangunannya pada tahun 2020 lalu, dan sudah dilakukan ujicoba dan launching pada awal 2021 lalu. Namun ternyata aset tersebut belum diserahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada pemerintah kota Jambi karena masih dalam masa pemeliharaan.
“Terkait dengan program penataan sampah Sanitary Landfill yang berada di Talang Gulo, saat ini asetnya belum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota Jambi. Karena pembangunanya ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Saat ini masih dalam proses pemeliharaan, jadi kontrak kerja dengan pengembang PT PP itu selama dua tahun lebih. Jadi dua tahun ini kita lihat dulu commissioning perkembangan dari sarana prasarana yang sudah dibangun oleh PT PP, kemudian bila ada perlu perbaikan atau maintenance maka dilakukan perbaikan dan nanti setelah itu setelah masa pemeliharaan ini selesai, kemungkinan besar akan ada terjadi serah terima kepada pemerintah Kota Jambi,” kata Kadis Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi.
Ditambahkan Ardi, selama proses operasional sejak dilaunching, memang ada beberapa kendala.
“Ada beberapa hal terkait dengan beberapa sarana yang ada yang sedikit tidak baik. Tapi itu sudah dilakukan perbaikan Seperti contohnya di saluran drainase yang bocor, itu sedang diperbaiki,” ujarnya.
Ardi menyebutkan bahwa kemungkinan aset tersebut akan diserahkan sepenuhnya ke kota Jambi setelah 2 tahun beroperasi. Menurut rencana dari kementrian PUPR, dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Sebetulnya awal September ini akan diresmikan. Tapi karena adanya kebijakan PPKM level 4 dan juga masih suasana pandemi covid, maka rencana tersebut masih di pending,” katanya. (LK07)
