Maria Magdalena : Distribusinya Perlu Dievaluasi
LAMPUKUNING.ID,KOTA JAMBI – Pasca posko pengaduan sembako di masa pengetatan dan penyekatan PPKM level IV di Kota Jambi dibuka, Dinsos Kota Jambi mengaku kewalahan. Pasalnya, sejak kemarin diketahui kondisi cadangan sembako sudah habis.
Kadinsos Kota Jambi, Noviarman mengatakan, kondisi saat ini masyarakat yang mengadu ke Dinsos sangat banyak. Jumlah pengaduan ini, kata Noviarman juga banyak berasal dari masyarakat tidak mampu.
Padahal sejatinya, kriteria penerima adalah mereka yang benar-benar terdampak kegiatan yang dimaksud. Dalam hal ini, para pekerja yang tempat usahanya ditutup. “Sudah tidak terlayani sama kami. Kita sudah mengeluarkan 1.500 bansos cadangan. Ini juga sudah habis. Sekarang ada sekitar 600an lagi sembako, tapi masih kita packing,” jelas Noviarman, Kamis (26/8).
Menindaklanjuti hal ini, Noviarman menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi, untuk membantu mencarikan bantuan dari perusahaan ataupun pelaku usaha di Kota Jambi.
“Namun ini masalah juga. Karena saat ini banyak pelaku usaha yang tutup. Agak kewalahan, tapi kita masih berusaha. Kita juga ajukan nota dinas ke atasan untuk sembako ini,” jelasnya.
Di samping itu memang, lanjut Noviarman, ada beberapa laporan yang masuk, masyarakat yang menerima bantuan sembako ganda. Di mana mereka yang menerima bantuan resmi seperti PKH dan lainnya, malah kembali medapatkan bantuan sembako lagi.
“Ada beberapa yang sudah mengembalikan. Memang kita kasih pilihan, kalau memang mereka mau mengambil sembako ini, maka bantuan PKH mereka kita cabut,” tegas Noviarman.
Disinggung mengenai data yang disampaikan Kelurahan keliru, Noviarman tak mau berkomentar lebih banyak. “Kalau mengenai itu, saya tidak bisa mengatakan apakah itu keliru atau tidak. Karena memang kelurahan yang diberikan kewenangan mendata,” katanya.
Terpisah Wakil Wali Kota Jambi, Maulana ketika ditanya mengenai ketersedian sembako, membenarkan bahwa saat ini kondisinya sudah habis. Namun melihat masih ada warga yang terdampak dan belum mendapatkan, Pemkot Jambi masih mengupayakan bantuan sembako melalui program CSR.
“Kita juga mengimbau kepada pelaku usaha, atau golongan yang mampu untuk memperhatikan sekeliling yang terdampak. Karena ini memang dampak yang paling berat adalah masalah pangan, ini tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD kota Jambi, Maria Magdalena mengatakan bahwa seharusnya sistem pendistribusian bantuan yang harus perlu di evaluasi oleh dinas sosial.
“Artinya bagaimana sistem pendistribusiannya dan siapa yang harusnya mengambil dan yang layak. Bagaimana awalnya konsepnya itu. Terkait yang belum belum dapat, Apakah itu benar mereka belum dapat, warga kota Jambi ataukah di luar kota Jambi, ataukah memang benar mereka memang punya hak untuk ambil itu. Kita nggak tahu kan gitu, jadinya dari sistem kerapian pendataan, kemudian sistem pendistribusian dari siapa yang berhak mengambilnya ini yang harus perlu di evaluasi lagi,” jelasnya.
Selanjutnya pemerintah bisa mengatasi masalah kekurangan sembako tersebut dan mencarikan solusi.
“Kita harus tahu dulu sumber bantuan sembako ini dari mana. Sebenarnya kuncinya adalah pada pendistribusiannya. Kalau tidak tersistem ya begini, mungkin ada yang ngaku-ngaku belum dapat,” ujarnya.
Ia berharap semua lini dapat melakukan evaluasi. Dia juga meminta kesadaran masyarakat apabila memang sudah mendapat bantuan, maka diharapkan untuk tidak mengajukan bantuan kembali.
“Kembali lagi kategori masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dan yang tidak itu seperti apa, jadi itu saja yang perlu ditekankan,” katanya. (LK07)
