LAMPUKUNING.ID,KOTA JAMBI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi meminta tahapan pekerjaan kantor Walikota Jambi dihentikan. Pasalnya pembongkaran gedung walikota tersebut langsung dilakukan dengan alat berat tanpa menyelamatkan aset yang masih bernilai.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Jambi, Joni Ismed. Ia menyebutkan, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut pada paripurna internal penyerahan rekomendasi DPRD atas LHP BPK Perwakilan Jambi, kamis lalu.
Kata Joni, dalam RAB pekerjaan tersebut ada upah pembongkaran. Untuk itu pihaknya meminta Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk menyelamatkan dulu aset yang masih layak pakai.
“Contoh, kunsen, pintu, daun pintu, kayu, atap. Itu masih layak pakai dan bisa dilelang dan menjadi PAD,” kata Joni Ismed.
Lanjutnya, berdasarkan kasat mata, nilai aset layak pakai pada gedung kantor Wali Kota Jambi itu mencapai ratusan juta. Dijelaskannya, bahwa harga kunsen bekas dan kayu berkelas bisa menjacapai Rp1 juta. Jika ada 200 daun jendela dan pintu sebut Joni, tentu sudah bernilai Rp200 juta.
“Belum lagi ditambah kayu lainnya,” ujarnya.
Kata Joni, pihaknya sudah meminta DPKAD dan PUPR untuk menghentikan dulu pembongkaran gedung Wali Kota yang langsung menggunakan excavator tersebut.
“Sampai pembongkaran itu dikerjakan dengan rapi secara manual, baru dieksekusi penghancurannya. Kami sudah minta pihak aset untuk ke lokasi menghentikan eksekusi yang dilakukan excavator. Diselamatkan dulu aset yang masih bisa terpakai,” katanya.
Joni menyebutkan, selayaknya pekerjaan pembongkaran itu tidak langsung dengan alat berat. Harusnya diturunkan dulu bagian atas, atap, kayu. Dibongkar diturunkan manual, ditumpuk di gudang aset.
“Bukannya gedung utuh dihancurkan, itu tidak boleh. Itu kami melihat langsung excavator merobohkan. Tidak boleh. Kayu-kayu itu sangat layak. Ini supaya mekanisme kita benar dikemudian hari, sebelum dihancurkan, cek dulu bagian asetnya, mana yang bisa diselamatkan, mana yang tidak bisa,” pungkasnya. (LK07)