LAMPUKUNING.ID,BATANGHARI – Bertempat diruang kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) terkait verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Video Teleconference.
Selain Pemerintah Kabupaten Batanghari, Beberapa Kepala Daerah yang ada di Provinsi Jambi, terdiri dari Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Melalui Video Teleconference tersebut.
Pada kesempatan itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara menyatakan bahwa, verifikasi dan validasi data bermula dari tingkat Kabupaten/Kota, karena data kemiskinan dari Kabupaten/Kota menurutnya paling krusial. Hal ini perlu dilakukan karena apabila data tersebut tidak valid, maka beragam program program unggulan Jokowi-Ma’ruf amin bakalan tidak tepat sasaran.
Dikesempatan itu, Bupati Batanghari Ir.H.Syahirsah, SY juga mengajukan pertanyaan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait adanya data terbaru perubahan perekonomian di Batanghari yang di akibatkan dari dampak Wabah Virus Corona, salah satunya seperti petani karet yang tidak dapat menjual hasil karetnya ke gudang penampungan karet. Tercatat sekitar 30 ribu KK petani karet yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
Mengenai hal tersebut, Bupati Batanghari kembali menanyakan apakah ada Top up yang diberikan Kementerian Sosial dari data baru tersebut. Menyikapi pertanyaan Bupati, Kemensos menjawab, untuk hal ini pihaknya tidak dapat memberikan Top up, dikarenakan Keuangan dari Kementerian terbatas, namun Kementerian meminta bantuan tersebut dkembalikan pada daerah masing-masing.(Ags)
