BPBD Kesbangpol Ajukan Pemisahan
LAMPUKUNING.ID, BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo memerlukan kajian matang dalam perubahan nomenklatur tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena, dalam penambahan maupun perampingan nomenklatur dibutuhkan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Bupati H Mashuri mengakui ada beberapa satuan kerja yang mengajukan perubahan nama dinas/badan yang sebelumnya masih satu kesatuan untuk dipisahkan menjadi dua dinas/badan.
“Ini butuh kajian secara matang mengenai nomenklatur karena dalam pelaksanaannya diperhatikan kesanggupan anggaran daerah untuk dinas/badan yang bertambah. Bukan itu saja, dari segi prioritas fungsinya juga menjadi pertimbangan, ” ujar Bupati Bungo H Mashuri ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu.
Misalnya, kata Bupati, saat ini Infokom (Informasi dan Komunikasi) dibeberapa daerah memang sudah terbentuk menjadi dinas. Namun dari fungsinya belum terlalu mendesak untuk dibentuk menjadi dinas/badan.
Diakuinya, salah satunya BPBD Kesbangpol sudah mengajukan pemisahan namun butuh kajian lagi. “Secara beban kerjanya memang sudah patut dipisahkan. Karena BPBD dalam penanganan bencana dapat menjadi fokus, maupun Kesbangpol banyak kegiatan. Namun, kembali kita kaji dari kesanggupan anggaran daerah itu sendiri, ” tukas Bupati Bungo H Mashuri. (Red/BI)