Pelaku Usaha Minta Perbaikan Layanan Perizinan

 

Bacaan Lainnya

LAMPUKUNING.ID,KOTA JAMBI- Pelaku usaha di Jambi meminta perbaikan layanan perizinan dan perpajakan. Pasalnya, para pengusaha merasa sistem perizinan saat ini belum memudahkan dan berpihak pada dunia usaha. Hal itu disampaikan Perwakilan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD Provinsi Jambi, Ivan Bakara pada pertemuan bersama KPK RI dengan Komite Advokasi Daerah Jambi, kemarin.

“Masalah perizinan ini terkait dengan implementasi Online Submission Single (OSS), dimana sebelumnya kepengurusan izin melalui perizinan satu pintu. Dimana percepatannya belum sesuai dengan ekspektasi para pengusaha,” katanya.

Sementara itu, mengenai sistem perpajakan, tahun 2019 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah memberlakukan Tapping Box, pada beberapa pelaku usaha di Kota Jambi.

Tapping Box adalah alat yang di pasang di restoran/usaha yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. “Tapi ini belum semua. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Bagaimana sumberdaya dalam penerapan itu. Kita berharap bisa merata penggunaan alat ini,” ujarnya.

Ia berharap, kedepan pemerintah bisa membuat kebijakan satu sistem mengenai persoalan perizinan. “PTSP sudah benar satu pintu, semua mengacu pada PTSP di Kota Jambi. Tapi harusnya dibuat satu sistem. Pengajuannya lewat online, persetujuannya juga lewat online. Sehingga cepat, itu harapan kami. Fakta di lapangan hari ini, kita (pengusaha) masih dioper-oper,” katanya.

Terpisah, Kepala Satgas Korsupgah KPK Wilayah I Sumatera Maruli Tua mengatakan bahwa penerapan Tapping Box merupakan agenda utama yang dievaluasi KPK bersama dengan Bank 9 Jambi. “Karena Kota Jambi ini barometer, jadi penerapannya harus berhasil. Pemkot Jambi selaku pembina para wajib pajak harus terus memonitor. Wajib pajak juga harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya,” katanya.

Maruli mengatakan, Bank 9 Jambi selaku penyedia layanan juga harus memastikan alat yang dipasang tersebut sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Selain itu juga harus dipastikan standar layanan ( service level agreement ) harus terpenuhi. “Kalau ada trouble harus segera diperbaiki sesuai dengan standar, kalau satu hari selesai harus selesai satu hari,” katanya.

Dia menambahkan agar KPK akan terus memonitor. Bahkan pihaknya juga akan meminta dashboard, sehingga akan terlihat implementasi alat perekam pajak tersebut.

“Di mana yang offline di mana yang online itu bisa kami monitor semua. Mana yang online-nya tidak konsisten itu akan ketahuan,” pungkasnya. (LK07)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *