LAMPUKUNING.ID, TEBO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo Senin (20/4) di Aula Utama Kantor DPRD Tebo menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda pandangan akhir 7 Fraksi DPRD Tebo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo, Tahun Anggaran (TA) 2019.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua (Waka) I DPRD Tebo, Aivandri yang didampingi oleh ketua DPRD Tebo, Mazlan dan Waka II Syamsurizal, melalui video teleconfrence pandangan akhir fraksi dibacakan oleh Waka II Syamsurizal.
Dalam penyampaian tersebut 7 fraksi mempunyai banyak catatan dalam laporan LKPJ Bupati Tebo tahun 2019, pada laporan tersebut 7 fraksi DPRD Kabupaten Tebo dapat menerima dengan beberapa catatan dan rekomendasi.
Seperti fraksi Partai Golkar bahwa penyerapan anggaran tahun 2019 berjalan dengan baik, namun disisi lain penyerapan anggaran dan capaian OPD tidak bersinergi dengan target PAD yang dibebankan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Karena fraksi partai golkar menyoroti adanya target PAD yang jauh dari capaian, seperti Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan realisasi 96 % namun target PAD hanya 47%,selain itu juga ada Dinas Penanaman Modal,l Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Partai Golkar merekomendasikan ke seluruh OPD untuk melakukan komunikasi koordinasi secara intensif antar OPD maupun mitra kerja DPRD.
Catatan juga disampaikan fraksi Partai PDI Perjuangan yang meminta kepada Bupati Tebo mengevaluasi bidang pasar, karena banyak permasalahan di bidang pasar tersebut, seperti pembangunan kios 7 pintu dan juga adanya dugaan pungutan liar sebesar satu juta di pasar puja sera rimbo bujang. Selain itu terhadap ULP dan Pokja Kabupaten Tebo perlu adanya perbaikan dalam pelayanan sesuai dengan mekanisme dan transparansi.
Sedangkan fraksi Partai Garindra dan PKS juga menyoroti pembangunan pasar tradisional. Agar memaksimalkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tebo. Selain itu fraksi Garindra dan Pks meminta kepada pihak PUPR untuk memperbaiki Lampu penerangan jalan umum, mengingat sebentar lagi memasuki bulan puasa.
Selanjutnya pandangan dari fraksi Partai Nasdem minta saudara Bupati Tebo agar lebih meningkatkan transparansi atas kebijakan yang akan dibuat terhadap semua aspek, baik aspek keadilan dan pemerataan. Terhadap realisais anggaran yang tercapai hanya 99,74 % harus ditingkatkan kembali baik melalui sektor wisata.
Selain itu beberapa catatan juga disampaikan Fraksi PKB, berdasarkan Hearing Komisi ada beberapa OPD kinerjanya kurang maksimal, Fraksi PKB memandang perlu adanya pembinaan khusus atau teguran keras terhadap OPD tersebut, agar OPD tersebut kedepannya kinerja lebih baik lagi, seperti Dinas PMD, Dinas Perpustakaan, Dinas Damkar, Dinas BPBD, dinas Kesbangpol. Fraksi pkb juga meminta kepada Bupati memberikan penghargaan dan apresiasi kepada OPD dengan kinerjanya yang baik.
Fraksi PAN menguraikan catatan dalam pelayanan seperti pelayanan di Dinas Dukcapil agar bersungguh-sungguh dan berlaku adil tampa melihat dari mana mereka datang. Selain itu untuk pelayanan RSUD Tebo Fraksi PAN memandang masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan, terutama masyarakat yang kurang mampu.
Sementara itu untuk Fraksi Partai Demokrat menyoroti semua kegiatan dikabupaten mulai dari yang berskala kecil sampai yang besar didominasi oleh kelompok tertentu. Demokrat menilai terjadi oligarki dalam tender proyek-proyek di kabupaten Tebo yang cenderung dikuasi segelintir orang saja.
Fraksi Demokrat meminta kepada bupati Tebo dengan sisa jabatan dua tahun memperbaiki kondisi pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat Tebo. (ciik)
