Pindah Memilih Wajib Lapor 30 Hari Jelang Pencoblosan

 

Bacaan Lainnya

LAMPUKUNING.ID, BUNGO – Calon pemilih pemilu 17 April 2019 bakal lebih banyak dari Daftar Calon Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Bungo yang mencapai 239.318 orang. Sebab, calon pemilih bisa bertambah dari Daftar Pemilih Khusus(DPK) yang saat ini sedang didata dan dari Daftar Pemilih Tambahan(DPTB).

Mereka yang masuk kategori DPK kata Ketua KPU Bungo Muhammad Bisri melalui Komisioner Devisi Pemutahiran Data Pemilu, Kristian Edi Chandra, adalah mereka yang sebelumnya tidak memiliki dokumen kependudukan saat penetapan DPT pada 12 November 2018.

Sementara dimungkinkan setelah itu mereka yang belum memiliki dokumen kependudukan tersebut melakukan perekaman dan memiliki dokumen kependudukan. Sehingga ketika memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, yang bersangkutan sudah bisa memilih.

“Kita akan melakukan koordinasi dengan Dukcapil soal itu. Penetapan DPT 12 November 2018, sementara rekam e-KTP secara serentak 27 Desember 2018, artinya ada jeda lebih sebulan, sehingga dimungkinkan banyak yang sebelumnya tidak punya KTP, tapi sekarang sudah punya,” kata Kris.

Mereka yang masuk kategori ini akan masuk ke dalam kategori pemilih DPK.” Jadi yang sudah punya KTP, dan belum masuk DPT boleh memilih, asalkan di wilayah domisili yang tertera di KTP, karena ada jatah surat suara cadangan dua persen,” ulasnya.

Sementara potensi penambahan lain adalah dari Daftar Pemilih Tambahan(DPTB). Kategori ini adalah mereka yang pindah memilih. Bagi yang pindah memilih ini kata Kris wajib melapor 30 hari jelang 17 April 2019, atau hari pencoblosan.

Lalu apa saja hak suara bagi mereka yang masuk dalam daftar pemilih DPTB ini? Kris mengungkapkan, jika pemilih hanya pindah ke Kecamatan lain dalam Kabupaten yang sama dan Dapil yang sama maka dia mendapat surat suara semua jenjang. Mulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi, calon DPR RI, DPD dan Presiden Wakil Presiden.

“Tapi kalau sudah beda dapil dalam Kabupaten tentu hanya empat surat suara saja, yang DPRD tidak bisa, karena beda Dapil,” ulas Kris.

Aturan yang sama juga berlaku ketika pindah memilih beda Kabupaten dan beda Provinsi. Artinya yang bersangkutan mendapatkan surat suara sesuai dengan yang bisa mereka berikan di lokasi pindah tersebut.

“Kalau sudah beda dapil, ya dia tidak bisa lagi mendapat surat suara untuk calon DPRD, kecuali masih dapil yang sama atau tempat mencoblos awal dan lokasi pindah memilih dapilnya sama,” pungkas Kris.
Kris juga mengungkapkan target pertisipasi pemilih pada pemilu 17 April 2019 nantik adalah 77,6 persen dari total calon pemilih. (Slt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *