REI Targetkan Penjualan Rumah Naik 25 Persen, Ramond: Kami Terkendala Perizinan

LAMPUKUNING.ID,JAMBI- Meski di tengah pandemi Covid-19, pertumbuhan dan pembangunan properti di Provinsi Jambi masih relatif baik. Hal ini disampaikan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jambi Ramond Fauzan.

Bacaan Lainnya

“Karena secara umum daya beli masyarakat Jambi itu selama pandemi belum terpengaruh secara signifikan karena sama-sama kita tahu komoditi harganya lagi bagus.

Sehingga situasi ini baik juga untuk keadaan ekonomi di Jambi,” jelas Ramond.

Dia mengatakan secara komposisi penjualan rumah di Provinsi Jambi masih di angka 90 persen yang didominasi rumah subsidi dan 10 persen sisanya rumah komersil.

Meski demikian, Ramond mengaku pihaknya tetap mengalami kendala. Salah satunya naiknya biaya produksi.

“Selama pandemi ini kita mengalami kendala naiknya HPP (Harga Pokok Penjualan) produksi yaitu biaya

pembangunan rumah sehingga kami berharap dan sedang mengajukan ada kenaikan harga. Tetapi sejauh ini, kenaikan harga untuk tahun ini belum disetujui,” lanjutnya.

Ramond mengatakan, tahun lalu harga rumah subsidi maksimal adalah Rp150,5 juta.

“Tergantung lokasinya, kalau dekat bisa mencapai harga maksimal. Kalau jauh tentu bisa dibawah itu. Harganya menyesuaikan,” katanya.

Ramond mengatakan, tahun lalu ada sebanyak 168 ribu rumah yang dibiayai dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini diperkirakan mencapai 200 ribu.

“Harapan kita angka penjualan rumah tahun ini di Jambi bisa meningkat 20 sampai 25 persen dari tahun lalu,” katanya.

Kata dia, untuk kebutuhan rumah di Jambi sendiri, jika mengikuti data yang ada, angkanya mencapai 12.000 lebih. “Dengan asumsi jumlah penduduk Jambi 3,6 juta,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk ketersediaan lahan di Jambi masih mencukuli. Hanya saja, para pengembang saat ini banyak terkendala masalah perizinan.

“IMB itu diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Itu rentetan dari UU Cipta Kerja.

Di daerah ini masih kaku atau bingung soal tekhnis pelaksanaannya. Ini yang kami khawatirkan,

karena kebutuhan ada, tapi supply terganggu soal perizinan. Sistem Online Single Submission (OSS) baik, tapi para pihaknya mungkin belum siap,” katanya. (LK07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *