LAMPUKUNING.ID, TEBO – Sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di kabupaten Tebo tak berjalan normal. Hal tersebut diakui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tebo, Nafri Junaidi.
“keberadaan Bumdes hanya dijadikan untuk proses syarat pencairan dana desa (DD) saja,” katanya baru-baru ini.
Persoalan ini sudah banyak laporan dari camat hingga sampai ke DPRD Tebo, untuk itu PMD akan menggandeng BPKP Provinsi Jambi melakukan audit secara menyeluruh terhadap Bumdes yang bermasalah.
“soal nilai penyertaan modalnya bervariasi sesuai kemampuan keuangan desa. Secara keseluruhan berapa nilai modal yang menjadi modal usahanya akan dilakukan audit dahulu,” ucapnya.
“tapi karena kondisi belum memungkinkan, untuk itu belum di pastikan kapan jadwalnya,” tukas Junaidi. (red)
