LAMPUKUNING.ID, KOTA JAMBI – Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Selasa (5/3/2019) pagi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023 yang bertempat di Aula Griya Mayang.
Musyawarah tersebut dihadiri oleh semua OPD, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Anggota DPRD Kota Jambi Junedi Singarimbun, Ketua MUI Kota Jambi, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua Lembaga Adat, Ketua GOW dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, H. Maulana menegaskan penyusunan RPJMD dalam prosesnya harus mengikuti aturan yang sudah digariskan melalui Permendagri.
“Visi kami bersama Wali Kota Jambi adalah mewujudkan kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya, dengan mengedepankan pelayanan prima,” ujarnya.
“Kenapa kita fokus pada perdagangan dan jasa, karena kita menyadari kota Jambi sebagai ibu kota provinsi tidak mempunyai sumber daya alam yang banyak seperti kabupaten lain yang punya kelapa sawit, batubara, maka kita harus unggul di bidang perdagangan dan jasa,” jelas Maulana.
Meski demikian Maulana menegaskan bahwa pembangunan tidak harus lepas dari akar budaya. Selain itu, sebagai pijakan pembangunan juga tetap merangkul semua etnis dan golongan masyarakat.
“Pembangunan jangan tercabut dari akar budaya. Selain itu, tugas OPD harus mampu mempresentasikan hasil dari musrembang ini nantinya,” pinta Maulana.
Maulana juga menyinggung pembangunan yang pesat pada masa kepemimpinan Fasha-Abdullah Sani. Menurutnya, kedua pemimpin terdahulu telah menetapkan standar dan acuan pembangunan ke depan.
“Saya jelaskan sedikit apa yang telah dicapai Fasha dan Abdullah Sani.
Capaian sebelumnya ini sebagai acuan kita bahwa mereka telah melakukan perubahan luar biasa,”
“Dimana laju inflasi 2013 sebesar 8,78% dan berkat kerja keras mereka berdua dan seluruh jajaran pemerintah kota Jambi pada tahun 2017 tahun menjadi 2,6 8 persen,” jelas Maulana.
Selain itu, Maulana juga menyampaikan pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan memantau daya beli masyarakat pada tahun 2013 sebesar Rp 24,48 juta dan pada tahun 2017 menjadi Rp 29,99 juta.
“Indeks pembangunan manusia Kota Jambi pada tahun 2013 sebesar 74,21 dan di tahun 2017 sampai dengan 2018 menjadi 76,74. Kemudian tingkat kemiskinan pada tahun 2013 itu 9,96 persen, menurun pada tahun 2017 menjadi 8,84 persen,” pungkas Maulana. (*/Adv)