Suap Menjadi Modus Untuk Mendapatkan Proyek

LAMPUKUNING.ID,JAMBI- Kasus  suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun 2017 menjadi pelajaran bagi pejabat pemerintah provinsi Jambi.

Bacaan Lainnya

Dilansir dari jambione.com, Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kasus yang menjerat pejabat, pengusaha dan anggota DPRD Provinsi Jambi ini merupakan permufakatan jahat korupsi antara penyelenggara Negara dengan pelaku usaha.

Menurut dia, permufakatan jahat korupsi antara penyelenggara Negara dengan pelaku usaha pada pengadaan barang dan jasa seringkali kali tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan saja. Namun, juga sering terjadi sejak pada tahap perencanaan. Bahkan hingga pengawasannya.

Ali Fikri mengatakan suap menjadi modus yang sering dilakukan para pelaku usaha untuk memperoleh proyek dari pemerintah. Konsekuensinya, pelaku usaha akan menurunkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan agar tetap memperoleh keuntungan. Alhasil, masyarakatlah yang menjadi pihak paling dirugikan karena kualitas barang dan jasa yang dihasilkan tersebut tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

‘’Kami prihatin sekaligus berharap korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para penyelenggara negara dan pelaku usaha ini tidak kembali terjadi. Korupsi pengadaan barang dan jasa selain tidak sejalan dengan semangat pemerintah untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga menghambat pembangunan di daerah,’’ katanya.

Seperti diketahui, kasus gratifikasi dan suap pengehan RAPBD Provinsi Jambi terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 September 2017. Ketika itu,

sebanyak 16 orang terjaring dalam OTT KPK di dua tempat, Jambi dan Jakarta. Empat orang ditangkap di Jakarta dan 12 orang di Jambi.Seluruh orang ini berasal dari unsur DPRD, pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, serta pihak swasta. Selain itu, KPK menyita total uang sekitar Rp 4,7 miliar dalam OTT ini.

Dari 16 orang itu, empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014 Supriono, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Pemerintah Provinsi Jambi Saipudin.

Pemberian uang suap diduga dilakukan agar anggota DPRD Pemerintah Provinsi Jambi bersedia hadir di rapat pengesahan APBD 2018. Uang tersebut sebagai “uang ketok”, berasal dari pihak swasta yang menjadi perusahaan rekanan pemerintah.(ist/*)

Sumber : jambione.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *