Menkeu Sri Mulyani Meminta Para Camat Memaksimalkan Perannya

Gelontorkan Dana Rp.70 Triliun,Manfaat Pembangunan di Desa Belum Dirasakan

Bacaan Lainnya

LAMPUKUNING.ID,JAKARTA – Pemerintah tahun ini menaikan dana desa menjadi Rp70 trililun. Namun sampai saat ini dampak dari pembangunan di desa belum dirasakan oleh masyarakat.

Seperti yang dilansir Fajar Indonesia Network (FIN),Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para camat memaksimalkan perannya untuk memajukan desanya. Artinya dana desa yang dikucurkan pemerintah harus dioptimalkan.

“Camat ini ujung tombaknya sebuah negara, maju mundurnya negara ini ada di tangan camat. Dalam pengalaman saya di berbagai instansi, saya melihat kesuksesan sebuah lembaga itu tergantung pada level manager tengah. Suatu institusi kalau manager yang di level tengah seperti camat ini memiliki managerial yang baik, perubahan long lasting (jangka panjang) akan terjadi,” kata Sri dalam keterangan persnya, Rabu (20/3).

Mantan direktur pelaksana bank dunia itu menyebutkan, kunci implementasi pembangunan nasional ada di camat.
“Camat tolong bantu awasi dan kawal bersama dana kelurahan dan dana desa yang alokasinya meningkat setiap tahun. Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya, saya lebih benci lagi kalau dikorupsi, itu bentuk kejahatan,” kata Sri.

Adapun total dana desa sebesar Rp257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp20,67 triliun untuk tahun 2015, Rp46,98 triliun untuk tahun 2016, Rp60 triliun untuk tahun 2017, Rp60 triliun untuk tahun 2018, dan Rp70 triliun di tahun 2019.

Sementara dana kelurahan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 3 triliun untuk dibagi dengan klasifikasi kelurahan yang termasuk baik, hanya perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

Dari dana desa itu, pemerintah daerah selama lima tahun ini mampu membangun jalan desa 191.600 km, sarana air bersih 959.569 unit, posyanndu 24.820 uni.

“Ini kelihatan sederhana, tapi memang ini pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, karena ada juga daerah yang belum memiliki sanitasi yang baik. Ini kelihatan sepele tapi sangat menentukan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh sebabnya, mari kita kawal dengan sebaik-baiknya,” tutur Sri.

Terpisah, peneliti Indef Nailul Huda menilai sejauh ini memang telah ada hasil dari dana tersebut seperti jalan desa, reparasi gedung desa, ataupun pembangunan secara fisik.

“Namun manfaat pembangunan tersebut belum terasa ke masyarakat,” ujar Nailul Huda.

Lanjut Nailuh Huda, masalah kemiskinan di desa juga masih menjadi PR pemerintah. Hal ini karena masih banyak masyarakat di desa yang ekonominya masih memprihatinkan.

“Pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masih kurang efeknya walaupun kemaren program padat karya dana desa sempat memunculkan optimisme.

Lantas apakah dana desa sebaiknya dihentikan saja, karena belum terlalu dirasakan oleh masyarakat di pedesaan?

“Dana desa jika distop akan semakin memperburuk keadaan kemiskinan di perdesaan. Jadi tidak memungkinkan untuk dihentikan. Lebih tepat adalah dievaluasi penggunaannya,” pungkas dia.[*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *